4 Hal Mengapa Kita Perlu Menolak RUU P-KS

oleh: Suhandi

(Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis LDK SALIM UNJ 2019)

1.     Mendiskreditkan agama

Agaknya, perlu untuk menilisik Naskah Akademik RUU P-KS karena draft tersebut yang menjadi ruh atau substansi daripada RUU P-KS. Jelas sekali dalam draft tersebut teori yang digunakan adalah teori perspektif feminis,[1] sehingga kesimpulan yang dihasilkan mengakomodir kepentingan faham feminisme.

Sesuai dengan kemunculan feminis di Eropa, faham tersebut tentu membawa kebencian terhadap agama. Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa, “Semua bentuk ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain dan disosialisasikan, dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, dan hukum.”[2] Agama disebut sebagai penyebab ketidakadilan gender. Menurut hemat kami, ini merupakan salah bentuk penistaan terhadap agama.

2.     Bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila

Satu hal yang unik dalam naskah tersebut ialah menjadikan sila ke dua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sebagai landasan filosofis.[3] Hal tersebut menjadi bukti ketidakmengertian penyusun Naskah Akademik RUU P-KS dalam memahami Pancasila. Sila tersebut bukannya mendukung faham humanisme Barat. Terminologi adil  dan beradab  berasal dari bahasa Arab, khususnya berasal dari ajaran Islam. Maka, untuk menfasirkan sila ke dua, perlu untuk memaknai adil dan beradab.

Definisi adil menurut Prof. Al Attas adalah keadaan ketika mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya.[4] Dalam konteks sila ke dua, adil berlaku kepada diri sendiri dan orang lain. Adil terhadap diri sendiri bermakna kita sebagai manusia harus mampu berbuat sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Tidak melanggar fitrah kita sebagai manusia.

Untuk mencapai keadilan tersebut, diperlukan adab. Adab terbagi menjadi dua, yaitu ilmu dan amal. Ilmu yang dimaksud adalah datangnya jiwa kepada makna, dan kedatangan makna pada jiwa.[5] Artinya adalah manusia berusaha untuk mencari kebenaran, hingga Allah SWT memberikan hidayah kepada manusia. Ilmu yang didapat tersebut kemudian diaktualisasikan dengan amal (perbuatan). Dalam konteks sila ke dua, maka manusia sejatinya berusaha menemukan kebenaran dengan berharap hidayah dari Allah SWT, lalu kemudia mengaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Baik,adil maupun beradab, sila ke dua diilhami oleh sila yang pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, kehadiran RUU ini jangan sampai bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Bukan justru sebaliknya, menjadikan agama sebagai penyebab ketidakadilan bagi kaum perempuan.

3.     Definisi ‘kekerasan seksual’ yang menimbulkan banyak masalah

Kemudian, definisi kekerasan seksual yang tertera dalam naskah tersebut bermasalah. Dampak dari RUU ini bukan hanya pada aspek hukum, tetapi juga aspek nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti yang diketahui secara umum, segala bentuk seks di luar nikah, aborsi dan prostitusi tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, menurut naskah tersebut, hal tersebut bukanlah termasuk “kekerasan seksual” jika tidak terdapat unsur paksaan. Karena definisi “kekerasan seksual” mengacu pada unsur paksaan.[6] Tujuan dirumuskannya RUU tersebut salah satunya adalah perubahan cara pandang, pola pikir dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan.[7] Jadi, dampak dari pengesahan RUU tersebut tidak hanya dalam segi hukum, tetapi juga segi norma. Kekerasan seksual yang dimaksud hanya terbatas pada 15 jenis yang tercantum dalam naskah akademik. Memang, mungkin sudah ada peraturan lain yang mengatur aborsi, dan prostitusi, namun jika termin “kekerasan seksual” menjadi acuan, maka terjadi anggapan bahwa aborsi dan prostitusi yang tidak dipaksa adalah hal yang sah-sah saja karena tidak termasuk ‘kekerasan seksual’.

4.     Perubahan norma ke arah yang lebih buruk

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah dalam naskah tersebut adalah kontrol seksual. Dalam naskah tersebut disebutkan  “kontrol seksual termasuk larangan berpenampilan tertentu.” Itu artinya tidak boleh ada suatu institusi tertentu yang memberikan batasan tentang cara berpakaian. Bagaimana dengan institusi pendidikan? Sekolah, madrasah dan pesantren yang tentu saja memiliki aturan terkait cara berpakaian, apakah mereka dilarang untuk memberikan batasan dalam berpakaian? Sekali lagi, pengesahan RUU P_KS akan berdampak pada perubahan norma di masyarakat yang lebih besar dan berdampak buruk.

[1] NA RUU P-KS hal. 6

[2] Ibid, hal. 11

[3] NA RUU P-KS, hal.83

[4] Naquib AL Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim

[5] Naquib AL Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim

[6] Ibid, hal. 12

[7] Ibid, hal. xiv

 

Post Author: adminNN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *