Omnibus Law dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh : A’am Ar Rosyad

Belakangan ini, pengesahan sebuah Undang-Undang baru yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi pusat perhatian publik, pasalnya banyak keganjilan dalam prosedur pengesahan dan substansinya yang seakan tidak memihak kepada rakyat kecil dan hanya menguntungkan untuk kalangan tertentu saja seperti pebisnis, investor, dan konglomerat. Secara substansial, Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan dengan tujuan sebagai instrumen konstitusional sekaligus regulasi yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Memang benar, di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai dan ekonomi Indonesia yang mengalami resesi bahkan menuju depresi, diperlukan suatu upaya untuk menyelamatkan kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, proses pengesahan Omibus Law ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengikutsertakan publik dalam pembentukannya. Selain itu, Omnibus Law ini dinilai kurang transparan ke publik sehingga terjadi simpang siurnya informasi yang menyebabkan masyarakat awam sulit membedakan fakta dan hoaks.

Meskipun belum final, poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah beredar di media sosial dinilai dapat menyengsarakan rakyatnya sendiri. Namun, memang betul, jika Omnibus Law ini disahkan maka akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto), namun pertumbuhan ekonomi tersebut hanya terjadi pada sektor keuangan dan hanya dapat dirasakan oleh kalangan borjuis saja. Sedangkan pada sektor riil dan kalangan proletar (buruh) tidak merasakan dampak yang signifikan.

Nah, bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam? Ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang disebut “Maqashid Asy-Syariah”. Setiap syariat pastilah mempunyai tujuan dan maksud untuk mensejahterakan umat. Menurut al-Fasi, Maqashid Asy-Syariah adalah tujuan atau rahasia Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam setiap hukum syariat-Nya. Sedangkan menurut Ar-Risuni, Maqashid Asy-Syariah yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Menurut Dr. Oni Sahroni, M.A. dan Ir. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P dalam karyanya “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam” menyimpulkan bahwa Maqashid Asy-Syariah yakni hajat manusia dengan merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka. Maqashid Asy-Syariah memiliki lima tujuan dasar. Imam Asy-Syatibi menerangkan lima bentuk maqashid asy-syariah, antara lain, Hifdzuddin (Melindungi agama), Hifdzunnafs (Melindungi jiwa), Hifdzul aql (Melindungi akal), Hifdzunnasab (Melindungi keturunan), dan Hifdzul maal (Melindungi harta).

Jika dilihat dari substansi dan poin-poin yang beredar di media massa, Omnibus Law Cipta Kerja tidak dapat mencapai tujuan-tujuan yang termaktub dalam Maqashid Asy-Syariah, salah satunya yakni Hifdzunnafs. Beberapa poin Omnibus Law yang telah beredar di media massa diantaranya seperti dipangkasnya kompensasi dan insentif kepada karyawan atau buruh, pemangkasan tunjangan dan jaminan sosial, serta beberapa regulasi yang menguntungkan pihak perusahaan namun merugikan dan menyengsarakan para karyawan atau buruh sangat bertentangan dengan salah satu syarat tercapainya Maqashid Asy-Syariah yakni Hifdzunnafs (Melindungi jiwa). Selain itu, dalam sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah, keberhasilan atau kesuksesan perekonomian suatu negara terjadi.

Apabila seluruh rakyatnya tidak ada yang sengsara dan tidak sejahtera, sedangkan tujuan Omnibus Law ini meningkatkan perekonomian hanya pada sektor finansial yang notabene hanya dirasakan efeknya oleh kaum borjuis saja, sementara pada sektor riil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat termasuk rakyat kecil efeknya tidak signifikan sehingga masih banyak rakyat yang sengsara dan tidak sejahtera. Omnibus Law juga bertentangan dengan konsep kesuksesan ekonomi menurut perspektif Ekonomi Syariah bahwa kesuksesan ekonomi akan terjadi bilamana perputaran uang di masyarakat berlangsung dengan baik sehingga menciptakan kesejahteraan umat secara menyeluruh (kaffah).

Kesimpulannya, jika dilihat secara substansial berdasarkan poin-poin yang beredar di masyarakat, Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) sangat bertentangan dengan konsep kesejahteraan umat menurut Ekonomi Syariah karena tidak dapat mencapai Maqashid Asy-Syariah dan tidak dapat menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh (kaffah).

Referensi:

Islampos.com (2020, Januari) Apa itu Maqahsid Syariah? diakses pada 19 Oktober, dari

https://www.islampos.com/apa-itu-maqashid-syariah-177875/

Kompas.com (2020, 6 Oktober) Apa itu Omnimbus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh, diakses 19 Oktober 2020, dari

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh

Post Author: adminNN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *